Apa yang dimaksud dengan restitusi PPN

konsultan pajak

Dalam dunia perpajakan, ada istilah bernama restitusi, atau dalam definsinya berarti pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih oleh wajib pajak kepada negara. Salah satu bentuk restitusi adalah restitusi PPN, restitusi PPN bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dengan pajak terutang dengan syarat PKP tidak memiliki utang pajak yang lain. Berikut ulasan lebih lengkapnya mengenai restitusi PPN

Definisi Restitusi PPN

Restitusi PPN adalah sebuah kondisi di mana jumlah PKP meyetorkan PPN lebih besar dari PPN yang terutang, atau dalam istilah sederhananya merupakan kelebihan bayar, nah, restitusi ini berguna untuk pengembalian bayar PPN yang berlebih dari negara kepada PKP melalui DJP. Menurut UU nomor 28 tahun 2007, sebagai acuan dasar aturan restitusi PPN, mengatakan saat jumlah kredit pajak pembayaran lebih besar dibanding jumlah terutang, maka DJP melakukan pemeriksaan  yang kemudian mengeluarkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa dikenali dengan SKPLB.

Situasi kelebihan bayar pajak ini terjadi antara lain saat eksportir dengan penjualannya dikenai tarif 0%, perusahaan yang baru merintis membeli barang modal atau perusahaan menjual produknya pada pemungut PPN.

Syarat dan Prosedur Restitusi PPN

Selain UU nomor 28 tahun 2007, restitusi pun dikuatkan dengan UU nomor 42 tahun 2009, yaitu tentang perusahaan ketigas atas UU nomor 8 tahun 1983 tentang PPNB (Pajak Pertambahan Nilai Barang) dan jasa serta PPnBM (Pajak Penjuakan atas Barang Mewah). Dasar hukum UU sebagai upaya pemeritah dalam memberikan informasi syarat restitusi PPN pada PKP atau wajib pajak badan saat mengajukan restitusi, artinya, prosedur dapat dilakukan PKP, antara lain:

  1. Mengajukan permohonan restitusi PPN
  2. Mengajukan permohonan restitusi kepada DJP melalui KPP atau tempat PKPP dikukuhkan
  3. Menunggu surat keputusan pengembalian pendahuluam kelebih pajak yang diterbitkan DJP jangka waktu 12 bulan
  4. Menunggu kembali dengan paling lambat 1 bulan sejak jangka waktu berakhir dari 12 bulan.

Sedangkan, dalam peraturan Menteri keuangan 192/PMK.03/2007 yang berubah menjadi PMK nomor 74/PMK.03/2012, lalu berubah lagi menjadi PMK nomor 198/PMK.03/2013 dan terakhir menjadi PMK nomor 39/PMK.03/2018. PMK terus diperbaharui sebagai dasar hukum pada prosedur serta tata cara pelaksanaan restitusi PPN. PMK pun juga disebut sebagai pedahuluan dalam pembayaran pajak berlebih atau percepatan restitusi pajak, yang dibutuhkan agar PKP mempunyai kepastian hukum dalam pembayaran PPN yang berlebih, sehingga PKP bisa mengajukan restitusi dengan cepat.

Cara Mendapatkan Percepatan Restitusi PPN

Ada beberapa kriteria bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan percepatan dalam restitusi PPN, antara lain:

  • Wajib pajak dengan kriteria tertentu
  • Wajib pajak dengan syarat tertentu
  • PKP dengan risiko rendah

Restitusi PPN Untuk Perusahaan Tambang

Perusahaan tambang seperti perusahaan batu bara tidak bisa mencairkan restitusi PPN, hal ini dikarenakan batubara bukan termasuk barang kena pajak atau BKP, tetapi pada pelaksanaannya perusahaan wajib membayar pajak termasuk pajak pertambahan nilai. Jika ada kelebihan bayar PPN, maka perusahaan tambang tidak bisa mencairkan kelebihan tersebut, dikarenakan DJP mengacu UU PPN tahun 2009, yang mengatakan bahwa batubara bukan termasuk ke dalam barang kena pajak atau BKP, sebab batubara merupakan barang yang didapat dari sumbernya langsung, hal ini berakibat kontraktor tambang tida bisa mengklaim restitusi PPN, juga DJP tidak dapat mencairkan restitusi ini karena mengacu pada UU tersebut.

Konsultan Pajak Jogja

Mengenai hal tersebut, jika anda masih kesulitan terhadap permasalahan perpajakan anda, anda bisa mendatangi kami, konsultan pajak Jogja yang telah berpengalaman menangani masalah-masalah dalam dunia pajak. Hubungi pada kontak yang disediakan.